Partai Golongan Karya (Golkar) secara resmi mengumumkan untuk menonaktifkan kadernya, Adies Kadir sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. (Foto :ist)
Jakarta, SBNNEWS.ID - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golongan Karya (Golkar) Sarmuji mengumumkan untuk menon-aktifkan Adies Kadir sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Keputusan ini diambil sebagai langkah pendisiplinan dan etika sebagai Anggota Dewan.
"Menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, terhitung sejak Senin, 1 September 2025," kata Sarmuji, mengutip Detikcom, Minggu (31/8/2025).
Sebagaimana diketahui, Adies Kadir merupakan Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029. Namanya santer dibicarakan oleh publik menindaklanjuti pembahasan tunjangan DPR RI beberapa waktu ini.
Sarmuji menyebut aspirasi masyarakat akan selalu didengar oleh pihaknya. Ia menyampaikan duka cita atas tewasnya sejumlah pihak dalam demonstrasi yang terjadi belakangan ini.
"Mencermati dinamika masyarakat yang berkembang belakangan ini, DPP Partai Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai GOLKAR. Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan yang berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," ujar Sarmuji.
"DPP Partai GOLKAR menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ketika mereka memperjuangkan aspirasi," tambahnya.
Sebelumnya, Adies menyebut adanya kenaikan beberapa komponen tunjangan, seperti tunjangan beras yang naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta dan tunjangan transportasi (bensin) naik dari Rp4–5 juta menjadi Rp7 juta.
“Jadi yang naik hanya tunjangan itu saja. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Menteri Keuangan juga memperhatikan kondisi anggota DPR,” kata Adies belum lama ini.
Namun, sehari berselang, Adies buru-buru mengklarifikasi ucapannya. Ia menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada kenaikan tunjangan maupun gaji anggota DPR.
“Saya ingin luruskan pernyataan saya sebelumnya. Setelah saya cek ke Sekjen, ternyata tidak ada kenaikan, baik gaji maupun tunjangan,” tegasnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. (Sofyan Ahmad)
Posting Komentar