Jakarta, SBNNEWS.ID - Melihat gejolak politik yang terjadi di Tanah Air akhir akhir ini, Presiden RI, Jenderal (Hor.) TNI (Purn.) Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk bertindak tegas dan terukur terhadap aksi kerusuhan, penjarahan, dan pelanggaran hukum yang mengancam stabilitas nasional.
Hal tersebui disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Jenderal (Hor.) TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin yang ditugaskan menyampaikan hasil sidang peripurna Kabinet Merah Putih di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu, (31/8/2025).
Sidang yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dengan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming ini membahas langkah-langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika situasi yang berkembang di Tanah Air.
Menhan Sjafrie menegaskan bahwa Presiden Prabowo terus memantau perkembangan situasi nasional. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya soliditas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan.
“Presiden dalam kaitan stabilitas nasional, memberi penekanan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepada Tentara Nasional Indonesia untuk tetap solid dan bekerja sama, dan sama-sama bekerja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” ujar Menteri Sjafrie dalam keterangan persnya kepada awak media usai rapat.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo memberikan instruksi agar TNI-Polri tidak ragu mengambil langkah tegas dan terukur terhadap pelanggaran hukum. Kepala Negara juga menekankan agar tindakan kriminal seperti perusakan fasilitas umum maupun penjarahan ditindak sesuai hukum.
“Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah, pejabat yang mengalami penjarahan maka petugas tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjarahan yang memasuki wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara yang memang sudah dipastikan untuk selalu dalam keadaan aman,” ungkap Menteri Sjafrie yang merupakan rekan satu angkatan dengan Presiden Prabowo yang juga alumni Akmil tahun 1974 ini.
Selain TNI dan Polri, Presiden Prabowo turut memberi arahan kepada lembaga lain untuk memperkuat koordinasi menjaga stabilitas nasional. Salah satunya Badan Intelijen Negara (BIN) yang ditugaskan untuk terus memantau situasi intelijen dan melaporkan Presiden Prabowo pada kesempatan pertama apabila terjadi dinamika yang timbul di lapangan.
Lebih lanjut menurut mantan Pangdam Jaya dan Kapuspen TNi ini, untuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ditugaskan untuk memastikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar berjalan dengan baik, terutama dalam mengantisipasi gejolak sosial dan ekonomi..
“Juga mengikuti secara cermat perkembangan ekonomi yang dibutuhkan oleh rakyat. Oleh karena itu, ini adalah satu kebutuhan bersama, soliditas dari seluruh aparat pemerintah pusat maupun aparat pemerintah daerah,” ucap Menteri Sjafrie yang karir militernya juga dibesarkan di pasukan elite Kopassus TNI-AD ini .
Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga menugaskan Panglima TNI bersama jajaran Kepala Staf Angkatan untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah penyalahgunaan sumber daya alam. Sementara Kapolri diminta bekerja sama dengan Jaksa Agung mempercepat penegakan hukum terhadap semua pelanggaran di Tanah Air.
“Bapak Presiden akan selalu beserta rakyat dan selalu bersama-sama rakyat dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat, bersama dukungan Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan bersama-sama seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kita,” tutur Menteri Sjafrie.
Menutup keterangan persnya, Menteri Sjafrie menyampaikan pesan Presiden Prabowo bahwa stabilitas nasional adalah kunci bagi kebangkitan ekonomi bangsa.
“Mari kita teruskan persatuan dan kesatuan nasional untuk terus berjuang meningkatkan kebangkitan ekonomi kita dengan stabilitas nasional yang kita wujudkan bersama-sama,” ujar mantan Komandan Grup A Paspampres di era Presiden Soeharto ini mengakhiri.
Turut hadir dalam keterangan pers tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala BIN Jenderal (Hor) TNI (Purn.)Muhammad Herindra, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal TNI Tonny Harjono. (Casandra Editya)
Posting Komentar