Salah satu langkah yang telah dilakukan pemerintah, kata Presiden, yakni dengan membangun Bank Emas Indonesia agar komoditas emas tidak hanya ditambang, tetapi disimpan dan diperdagangkan.
Demikian disampaikan Presiden dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026).
“Hari ini dengan adanya Bank Emas yang baru beroperasi satu tahun, bank emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah, atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia,” ucap Presiden.
Selain Bank Emas, pemerintah juga membenahi tata kelola ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai pintu tunggal pengelolaan ekspor komoditas Indonesia. Presiden menjelaskan, langkah tersebut antara lain untuk memastikan kesesuaian antara volume komoditas yang dimuat, dilaporkan, dan diterima di negara tujuan.
“Sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan,” kata Presiden.
Sejak mulai beroperasi pada bulan Juni lalu, Presiden menyebut bahwa DSI telah mengelola devisa ekspor senilai USD14 miliar dari tiga komoditas strategis yakni batu bara, kelapa sawit, dan besi baja. Selain itu, lebih dari 6.000 transaksi ekspor telah dimonitor dan menghasilkan temuan potensi tambahan sebesar USD5 miliar dari perbedaan dan penyesuaian harga.
“DSI akan meningkatkan pengawasannya meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya tiga,” jelasnya.
Langkah tersebut, tegas Presiden, merupakan bagian dari upaya untuk memastikan kekayaan Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
“Pihak-pihak rating agencies bahkan lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat indoneisa. Mereka yang mengatakan bukan kita. Kita menghargai semua masukan tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia berakar pada ekonomi desa dan ekonomi kerakyatan yang digerakkan oleh petani, nelayan, pedagang, pengrajin, perempuan, kepala keluarga, serta anak-anak muda yang membangun usaha di daerahnya masing-masing.
Penguatan konektivitas desa, akses air bersih, hingga pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perekonomian masyarakat.
“Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut. Banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik,” ujar Presiden Prabowo.
Selain itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat kegiatan ekonomi rakyat di tingkat desa. Menurut Kepala Negara, operasional koperasi secara optimal ditandai dengan tersedianya berbagai sarana pendukung, seperti listrik dan air, serta sistem digital terpusat yang memungkinkan stok barang dipantau secara langsung.
“Kita membangun Koperasi desa dan kelurahan merah putih Sebagai pusat ekonomi rakyat Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada, listrik, air, dan semua berjalan stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat,” ungkap Presiden Prabowo.
Kepala Negara menyebut pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Presiden menegaskan bahwa pemerintah menetapkan target yang tinggi sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan ekonomi rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menegaskan bahwa kekuatan ekonomi Indonesia berada pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah, kata Presiden Prabowo, terus berupaya menciptakan pembagian hasil yang lebih adil bagi pelaku ekonomi, termasuk para pengemudi ojek online.
Presiden menyampaikan bahwa sebelumnya pengemudi ojek online memperoleh sekitar 80 persen dari hasil kerja mereka, sementara 20 persen menjadi bagian aplikator. Melalui rekomendasi pemerintah, porsi yang diterima pengemudi kini meningkat menjadi 92 persen.
“Para pengemudi sekarang mendapatkan 92 persen dari jerih payah mereka dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan,” ujar Kepala Negara.
Selain memperkuat ekonomi desa dan UMKM, pemerintah juga terus mengembangkan ekonomi hijau yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Kepala Negara menyampaikan bahwa Indonesia untuk pertama kalinya telah memberlakukan sistem registrasi unit karbon. Pemerintah juga telah membangun dan menjalankan bursa nilai ekonomi karbon dengan mengadopsi standar karbon dunia.
“Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan, artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar dia bersedia bayar kita. Inilah Saudara-saudara, Ekonomi Hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita Kita bangun Tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita,” kata Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan ketahanan ekonomi kerakyatan tersebut harus terus diperkuat, salah satunya melalui konektivitas antardesa. Pemerintah saat ini terus membangun infrastruktur dasar di desa agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial dengan lebih mudah.
“Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita, yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah,” imbuh Kepala Negara.
Selain jembatan, Presiden Prabowo menyebut pemerintah juga membangun titik-titik air bersih di desa. Kepala Negara menyoroti masih banyak masyarakat yang harus menempuh jarak yang jauh hanya untuk mendapatkan air bersih untuk kebutuhan minum, mandi, dan beribadah, serta kebutuhan ternak dan pertanian. Dalam delapan bulan pertama 2026, pemerintah telah membangun 3.000 titik air desa yang dikerjakan oleh TNI.
“Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo hanya untuk mengambil satu atau dua jerigen air bersih. Untuk minum, untuk mandi, untuk wudhu. Belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka,” pungkas Presiden Prabowo. (Indarti/BPMI Setpres)
Posting Komentar