Jakarta, SBNNEWS.ID - Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan sudah puluhan tahun tidak pernah direvisi. Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menilai UU tersebut sudah ketinggalan zaman dan perlu diperbarui segera. Kondisi ini yang kemudian mendorong Sjafrie menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
"Undang-Undang Pertahanan yang Nomor 3 Tahun 2002 itu sudah lama sekali, belum ada penyempurnaan. Sedangkan Undang-Undang TNI sudah kita lakukan revisi," ujar Sjafrie. Dia mengatakan, niat revisi tersebut disambut baik oleh Dasco. Selanjutnya, dia pun berdiskusi dengan Utut untuk membahas rencana pembentukan kelompok kerja
Kata dia, salah satu materi revisi adalah pencantuman strategi pertahanan defensif aktif dimana tidak ada kepentingan atau niat untuk melakukan serangan di negara lain. Menurut Sjafrie, strategi tersebut belum tersurat dalam UU yang berlaku saat ini.
"Tetapi ke dalam kita akan menjaga wilayah teritorial negara dan juga menjaga kepentingan nasional yang ada di wilayah nasional. Itu belum tertulis," sambungnya.
Sjafrie menilai doktrin pertahanan Indonesia selama ini terlalu defensif. Karena itu, ia mendorong agar revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara memuat secara lebih tegas unsur serangan dari negara lain sebagai bagian dari rumusan ancaman yang harus diantisipasi Indonesia.
“Tetapi ke dalam kita akan menjaga wilayah teritorial negara dan juga menjaga kepentingan nasional yang ada di wilayah nasional. Itu belum tertulis,” ungkap Sjafrie.
Dorongan itu berkaitan dengan prinsip pertahanan Indonesia yang selama ini dikenal sebagai defensif aktif.
Apa Bunyi Aturan Pertahanan yang Berlaku?
Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 3 Tahun 2002, pertahanan negara didefinisikan sebagai segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Sementara Pasal 1 angka 2 menyebut sistem pertahanan negara bersifat semesta. Artinya, sistem tersebut melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan pemerintah sejak dini untuk menghadapi segala ancaman.
Pasal 4 UU yang sama menegaskan bahwa pertahanan negara bertujuan menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Adapun Pasal 6 menyebut pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara, serta menanggulangi setiap ancaman.
Pengaturan mengenai jenis ancaman terdapat dalam Pasal 7. Ayat (1) menyatakan pertahanan negara diselenggarakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ayat (2) mengatur bahwa sistem tersebut menghadapi ancaman militer, dengan TNI sebagai komponen utama yang didukung komponen cadangan dan komponen pendukung. Adapun ayat (3) mengatur ancaman nonmiliter, yang penanganannya menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai bentuk ancamannya.
Masih dalam pertemuan itu, Sjafrie menyebut koordinasi dengan Komisi 1 DPR merupakan bagian dari pelaksanaan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan dan pembantu Presiden di bidang pertahanan. Pertemuan itu tidak membahas isu politik di luar tugas pertahanan. Ia menyatakan revisi UU Pertahanan diperlukan karena aturan yang berlaku telah berusia lebih dari dua dekade.
Pembaruan tersebut akan menjadi penting untuk memperjelas bagaimana Indonesia merespons kemungkinan serangan militer negara lain, tanpa menggeser prinsip politik luar negeri bebas aktif dan sikap pertahanan yang tidak agresif. Dengan demikian, tantangan dalam revisi bukan sekadar menambahkan frasa mengenai serangan negara lain. (EER)
Pertemuan itu juga membahas pengawasan DPR RI terhadap kegiatan pertahanan, termasuk pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan. Sjafrie mengatakan, pembangunan batalyon tersebut merupakan implementasi amanat konstitusi untuk menempatkan satu batalyon di setiap kabupaten. Ia menegaskan pembangunan batalyon bukan untuk memiliterisasi daerah, melainkan amanat konstitusi dan kepentingan nasional sesuai Pasal 30 UUD 1945 tentang sistem pertahanan keamanan rakyat semesta.
Dalam kesempatan itu, Sjafrie juga merespons isu pergantian Panglima TNI dan surat presiden (surpres) yang sebelumnya ramai dibicarakan. Sjafrie menepis kabar tersebut. Dia menjelaskan bahwa tugas dan fungsi Panglima TNI masih berjalan normal sampai dengan saat ini.
"Tidak ada. Semua berjalan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Tidak ada rencana pergantian panglima," jelas dia.
Sementara itu, Utut Adianto menyebut pertemuan tersebut merupakan diskusi awal revisi UU Pertahanan. Utut mengatakan, Menhan akan menurunkan tim ahli, sementara Komisi I DPR RI juga akan menurunkan tim.
"Poin besarnya adalah bagaimana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan. Jadi ini ide besar untuk membuat kita lebih sigap di masa ke depan," kata Utut.
Utut menegaskan konsep pertahanan yang akan diatur dalam revisi tersebut tidak bersifat ofensif.
"Selain lebih sigap, konsepnya tidak untuk ofensif. Sekali lagi, konsepnya tidak untuk ofensif," pungkasnya. (Sofyan Ahmad)
