Jakarta, SBNNEWS.ID - Perjalanan karier Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EHS) di kepolisian berakhir di Gedung Propam Polri. Setelah menjalani sidang etik selama sekitar 9 jam, Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepadanya pada Selasa (17/11/2026).
Majelis KKEP menyatakan EHS bersekongkol melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor ponsel Presiden RI, Prabowo Subianto dengan menggunakan teknologi milik Polri. Ia dinilai melakukan pelanggaran berat karena bersekongkol dengan para tersangka lain dan menyalahgunakan wewenang dengan memanfaatkan aset milik Polri untuk penyadapan.
Sidang KKEP terhadap EHS dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo selaku ketua komisi merangkap anggota. Ia didampingi Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan. Sedangkan anggota komisi terdiri dari Irjen Pol. Untung Widyadmoko, Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, serta Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keteranganya menyatakan, vonis PTDH terhadap EHS bagian dari proses penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri.
“Hasil sidang etik memutuskan EHS dikenakan sanksi PTDH dari anggota Polri,” kata Brigjen Trunoyudo, di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026) malam.
Dalam persidangan tersebut, Irjen EHS diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural. Selain itu soal dugaan akses ilegal (illegal access) dengan menggunakan kewenangan di lingkungan Bagian Monitoring dan Analisis (Bagmon) Robinopsnal Bareskrim Polri.
Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang bersangkutan di tubuh Polri. Baik ketika Irjen EHS menjabat sebagai kabagmon maupun saat menjalankan tugas sebagai Plt. Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Tak hanya itu, Eko juga diduga berperan dalam akses ilegal sekaligus mengeksekusi pembersihan data rekaman sadapan elektronik untuk menyamarkan jejak digital. Data yang diduga diminta dihapus mencakup rekaman suara serta catatan aktivitas penyadapan atau log pada sistem LIMS dan PenlinkX.
Ditegaskan Brigjen Trunoyudo, dalam proses penegakan kode etik, Polri berpegang pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau ‘equality before the law’. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
Seluruh proses persidangan dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas, prosedur, proporsionalitas, objektivitas dan akuntabilitas. Dalam pelaksanaan sidang, turut dihadirkan dua pendamping hukum dari Divisi Hukum (Divkum) Polri.
Keduanya bertindak sebagai pembela serta dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri sebagai penuntut. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut dilibatkan sebagai unsur pengawasan eksternal untuk memantau jalannya persidangan.
Tangan Terikat, Tertunduk Digiring ke Mobil Tahanan
Momen paling menyita perhatian terjadi usai sidang. Eko keluar dari Gedung Propam Polri dengan mengenakan baju tahanan biru. Kedua tangannya terikat kabel ties, sebagian wajahnya tertutup masker hitam.
Ia tampak tertunduk dan tidak berbicara sepatah kata pun saat digiring petugas menuju mobil tahanan Polri. Pengawalan ketat dilakukan personel Brimob dan Propam hingga ia masuk ke mobil rantis milik Brimob.
Sudah Jadi Tersangka Sejak 3 November
Kasus ini bukan hal baru. Eko sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pada Selasa malam (3/11/2026), bersama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Ahrie Sonta Nasution. Belakangan, Irjen Slamet Uliandi juga ditetapkan sebagai tersangka, sehingga total ada empat perwira tinggi yang terseret.
Kabareskrim Polri mengungkap, penyadapan itu diduga diperintahkan sejak 2025 hingga 2026 dan melanggar Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Sasaran yang disebut dalam perkara ini tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga pejabat lain, aktivis, dan jurnalis. Tiga tersangka awal kemudian ditahan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok.
Menyesal, Minta Maaf, dan Ajukan Banding
Di tengah sidang etik, Eko menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf karena terlibat dalam peristiwa penyadapan Presiden RI dan sejumlah pihak lainnya. Permintaan maaf itu disampaikan saat sidang KKEP yang berlangsung dari pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB.
Meski sudah dijatuhi PTDH, Eko mengajukan banding atas putusan tersebut. Polri sendiri menegaskan tidak ada impunitas dalam penindakan anggota yang terbukti melanggar, dan sidang etik ini merupakan proses internal yang terpisah dari proses pidana yang masih berjalan.
Pekan lalu Mabes Polri juga telah menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Pol. ASN tersangka kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo. Untuk tersangka Jenderal Pol. LSP akan menjalani sidang etik pekan depan, dan mantan Kapolri itu juga terancam dipecat dari anggota Polri. (kasiono)
