Gelar perkara kasus penyadapan Presiden Prabowo akan libatkan Kejaksan Agung hingga Pengacara

Ukuran Teks:

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan persnya di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026). (Foto:Ant)

Jakarta, SBNNEWS.ID
- Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto telah menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Mereka yakni, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, mantan Plt. Kabag Monitoring Bareskrim Irjen Pol Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.

Gelar perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan digelar pada Kamis (19/11/2026). Tujuan utamanya untuk mengungkap lebih jauh dugaan keterkaitan antara tindak pidana penyadapan atau intersepsi elektronik dengan tindak pidana makar. Bahkan penyidik disebut telah menemukan indikasi yang menghubungkan kedua perkara tersebut. 

"Sampai hari ini sudah dapat diketahui bahwa semakin nyata adanya keterkaitan antara tindak pidana makar yang sebelumnya sudah dituduhkan, sudah ditersangkakan, dan sudah dinyatakan siapa tersangkanya dengan kegiatan-kegiatan makar yang kemarin sudah diterbitkan SPDP, artinya surat pemberitahuan dimulainya satu penyidikan walaupun belum ditetapkan siapa tersangkanya," terang Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Namun, dia belum dapat memastikan apakah proses tersebut akan berlangsung secara terbuka atau tertutup. "Besok insyaallah," ujar Yusril.

Dikatakannya lagi, gelar perkara kemungkinan tidak dilaksanakan di Mabes Polri, melainkan di Kejaksaan Agung. Menurutnya, hingga Selasa ini masih berlangsung koordinasi mengenai lokasi dan mekanisme pelaksanaannya.

"Saya belum tahu apakah besok akan dilakukan tertutup ataupun terbuka. Tapi kelihatannya memang ini agak besar dan kemungkinan tidak dilaksanakan di Mabes Polri tapi mungkin di Kejaksaan Agung. Saya dengar masih dilakukan koordinasi hari ini dan kita tunggu perkembangan besok bagaimana diselenggarakannya gelar perkara ini," tuturnya.

Yusril menjelaskan gelar perkara tersebut tidak hanya melibatkan penyidik. Para ahli dan pengacara juga akan diberikan kesempatan menyampaikan pandangan dan pendapat agar proses penanganan perkara berjalan transparan.

"Dan saya kira dengan gelar perkara ini akan semakin jelas keterkaitan antara satu pelaku dengan pelaku yang lain, dan semakin jelas juga antara satu tindak pidana yang satu dengan yang lain, terutama tindak pidana penyadapan dan intersepsi dengan tindak pidana makar," tambahnya.

"Dalam gelar perkara besok juga tidak hanya penyidik yang mengemukakan segala sesuatunya, juga para ahli, lawyer juga akan diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan dan pendapatnya di dalam proses gelar perkara itu supaya terjadi transparansi," tutupnya. (Himawan Aji)

Baca Juga
REKOMENDASI PRODUK PILIHAN
Sepatu Running HOKA

Sepatu Running HOKA

Sporty, bahan kulit microfiber, mudah dibersihkan, & anti-slip.

Cek Harga di Toped
Sepatu Dinas Tali Putar ZENICH Black

Sepatu Dinas Tali Putar ZENICH

Formal kerja hitam glossy, inovasi tali putar & tactical waterproof.

Cek Harga di Toped
Sepatu Running Arexdo Ex-Pro

Sepatu Running Arexdo Ex-Pro

Sol EVA Phylon super empuk, ringan, & anti-slip untuk olahraga.

Cek Harga di Toped
Jaket Outdoor Anti Air

Jaket Outdoor Anti Air

Parasut premium anti air, ringan, kuat, & tahan angin untuk outdoor.

Cek Harga di Toped