Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI Hor. (Purn.) Djamari Chaniago, memberikan keterangan kepada wartawan usai mengumpulkan dan memberikan arahan kepada jajarannya di kantor Menko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025), tak lama usai dilantik oeh Preiden RI, Prabowo Subianto sebagai Menko Polkam. (Foto : Ant)
Jakarta, SBNNEWS.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI Hor. (Purn.) Djamari Chaniago mengumpulkan dan memberikan arahan untuk para deputinya di hari pertama bertugas sebagai Menko Polkam.
"Ada pertemuan internal dengan semua di sini deputi ada berapa itu, lima orang deputi dan yang lain-lain," kata Djamari kepada awak media di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).
Dalam pertemuan itu, Djamari mengatakan dirinya membahas beragam persoalan dan kondisi-kondisi yang sedang dihadapi Kemenko Polkam saat ini
Tidak hanya itu, pihaknya juga membicarakan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan Kemenko Polkam dalam berkoordinasi dengan instansi dan kementerian di bawahnya.
"Supaya kita koordinasikan, mungkin antar kementerian kementerian, kemudian kami koordinasikan lalu kita lihat ada kah bottle neck di situ (sebuah permasalahan)," jelas Djamari.
Djamari berharap dengan adanya koordinasi yang kuat di internal maupun eksternal kementerian, Kemenko Polkam dapat menunaikan tugas sesuai dengan yang diamanahkan Presiden Prabowo Subianto.
Djamari juga mengatakan kalau dirinya berencana bertemu dengan Menteri Pertahanan sekaligus Eks Menteri ad interim Menko Polkam Sjafrie Sjamsoeddin, Kamis (18/9/2025).
"Ya kira-kira begitu (besok bertemu Sjafrie Sjamsoeddin) kalau beliau ada waktu. Saya akan koordinasi dengan bapak," kata Djamari.
Djamari menjelaskan, pertemuan itu dilakukan dalam rangka memperkuat koordinasi antara Kemenko Polkam dan jajaran kementerian dan instansi di bawah koordinasinya, salah satunya Kemhan.
Tidak hanya kepada Kemenhan saja, Djamari memastikan pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan seluruh kementerian dan instansi agar kerja sama lintas lembaga dapat terjalin dengan baik.
Supaya kita koordinasikan, mungkin antar kementerian kementerian, kemudian kami koordinasikan lalu kita lihat ada kah bottle neck di situ (sebuah permasalahan)," jelas Djamari.
Djamari berharap dengan adanya koordinasi yang kuat di internal maupun eksternal kementerian, Kemenko Polkam dapat menunaikan tugas sesuai dengan yang diamanahkan Presiden Prabowo Subianto.
Djamari Chaniago akan melanjutkan rencana Menko Polkam ad interim sebelumnya yakni Sjafrie Sjamsoeddin untuk merevitalisasi organisasi Kemenko Polkam.
"Merevitalisasi kan harus. Masa enggak, kita harus revitalisasi terus, kita tingkatkan, kita tingkatkan lagi, tidak berhenti," kata Djamari
Namun demikian, Djamari memastikan revitalisasi itu tidak akan mengubah struktur organisasi Kemenko Polkam secara keseluruhan.
Eks Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu pun tidak menjelaskan secara rinci revitalisasi organisasi seperti apa yang akan dia buat di Kemenko Polkam.
Dia hanya menjelaskan revitalisasi organisasi itu dilakukan demi meningkatkan kinerja Kemenko Polkam dalam menciptakan stabilitas politik dan keamanan negara.
Sebelumnya, Sjafrie saat menjadi Menko Polkam ad interim mengatakan akan merevitalisasi struktur organisasi Kemenko Polkam.
"Itulah sebabnya saya datang ke sini untuk memberikan pengarahan. Arahan saya adalah revitalisasi organisasi di Kementerian Koordinator Polkam," kata Sjafrie yang kala itu baru saja selesai memimpin rapat koordinasi perdana sebagai Menko Polkam ad interim di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).
Pernyataan tersebut dilontarkan Sjafrie kala menjawab pertanyaan wartawan tentang arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Sjafrie saat ditunjuk sebagai Menko Polkam ad interim.
Sjafrie melanjutkan, dirinya diberi kewenangan untuk mengambil langkah efektif dan efisien agar jajaran Kemenko Polkam bisa bekerja dengan efektif dan efisien.
Namun sama seperti Djamari, Sjafrie tidak menjelaskan secara rinci terkait revitalisasi organisasi di internal Kemenko Polkam.
Sebelumnya, Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Menko Polkam definitif setelah jabatan itu diisi sementara waktu oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.
Djamari dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Menko Polkam yang baru bersama menteri dan wakil menteri lainnya, yang merupakan hasil dari perombakan (reshuffle) ke-3 Kabinet Merah Putih.
Jajaran menteri dan wakil menteri lainnya yang juga dilantik oleh Presiden Prabowo hari ini, yaitu Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi, Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.
Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.
Sosok Djamari Chaniago menjadi sorotan publik setelah resmi dipercaya Presiden Prabowo untuk menduduki kursi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) menggantikan Budi Gunawan, dalam reshuffle kabinet yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Djamari merupakan seorang perwira senior militer yang naik ke panggung politik keamanan nasional, setelah menjalani masa pensiunnya yang cukup lama sejak tahun 2004.
Dengan jabatan barunya, Djamari akan mengemban tugas dan menghadapi tantangan keamanan serta politik Indonesia masa kini di era Kabinet Merah Putih.
Lantas, bagaimana profil dan latar belakang yang dimiliki Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam) baru ini? Berikut ulasannya.
Profil dan jejak karir Djamari Chaniago
Djamari Chaniago lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949. Ia meniti karir militernya dari bawah, mencapai jajaran elite TNI, hingga resmi menyandang pangkat kehormatan Jenderal TNI (Purn).
Djamari merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) tahun 1971 dari kecabangan Infanteri. Sejak awal bertugas, ia dikenal sebagai prajurit lapangan yang kerap di tempatkan di satuan-satuan tempur, khususnya di lingkup Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad).
Karirnya terus menanjak hingga membuat namanya diperhitungkan di lingkaran militer nasional. Pada periode tahun 1970 hingga 1990, Djamari dipercaya memegang berbagai jabatan penting, mulai dari Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 330/Tri Dharma, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat, hingga Kepala Staf Brigade Infanteri 18 Kostrad.
Pencapaiannya berada di puncak saat ia naik pangkat menjadi kolonel dan dipercaya memimpin Brigif Linud 18 Kostrad tahun 1994, lalu lanjut menjadi Komandan Resimen Induk Kodam I/Bukit Barisan.
Perjalanan karirnya pun mencapai babak baru. Ia menyandang pangkat brigadir jenderal tahun 1995 dan diangkat sebagai Panglima Divisi Infanteri 2/Kostrad.
Dua tahun kemudian, pada 1997 Djamari ditugaskan sebagai Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi, salah satu posisi strategis di wilayah Jawa Barat.
Setahun berselang, ia diberikan kepercayaan baru kembali, yakni memimpin pasukan Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) sampai tahun 1999.
Pada tahun 1999-2000, Djamri pun juga pernah menduduki jabatan strategis sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).
Setelah itu, ia dipilih menjadi Kepala Staf Umum (Kasum) TNI pada 8 Maret periode 2000-2004, menggantikan Jenderal Suaidi Marasabessy. Posisi ini menjadi jabatan terakhir sekaligus puncak karirnya di militer dengan pangkat bintang tiga.
Dalam pengalaman tempur, Djamri pernah terlibat dalam Operasi Seroja tahun 1975, yakni invasi Indonesia ke Timor Timur, yang juga menjadi ajang pembuktian bagi sejumlah perwira muda pada masanya, termasuk Prabowo Subianto yang saat itu bertugas di Kopassus.
Selain berdinas di TNI, Djamari sempat terjun ke dunia politik. Ia tercatat sebagai anggota MPR RI dari Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat (1997-1998), lalu melanjutkan sebagai anggota Fraksi ABRI (1998-1999).
Di tahun 2015, Djamari pernah ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang, perusahaan semen di Sumatera Barat. Jabatan tersebut menggantikan posisi Dr Imam Hidayat dan Dr Shofwan Karim Elha. Sebelum pelantikannya sebagai Menko Polkam, Presiden Prabowo memberikan penghargaan istimewa berupa kenaikan pangkat kehormatan kepada Djamari.
Dari yang semula berpangkat Letnan Jenderal purnawirawan, kini ia resmi menyandang Jenderal TNI Kehormatan (Purn). Gelar ini menjadi simbol penghargaan atas pengabdiannya selama puluhan tahun di dunia militer, sekaligus pengakuan atas kapasitasnya mengemban amanah baru di kabinet. (Himawan Aji)
Posting Komentar