Komisi I DPR RI menyambut baik Komisi I DPR RI menyambut baik penunjukan Indonesia sebagai Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza. Hal itu merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah besar bagi bangsa Indonesia dan cerminkan kepercayaan global.
Jakarta, SBNNEWS.ID - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan bahwa penunjukan Indonesia sebagai Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza, menunjukkan bahwa kontribusi RI tidak berhenti pada dukungan politik, tetapi diwujudkan lewat aksi nyata di lapangan dalam mendukung Palestina.
Menurut dia, hal itu merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah besar bagi bangsa Indonesia. Hal ini mencerminkan kepercayaan dunia terhadap profesionalisme TNI serta menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten berkomitmen pada misi perdamaian internasional.
"Komisi I DPR RI dengan tegas mendukung langkah pemerintah dan TNI dalam menjalankan penugasan ini," kata Dave di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Menurut dia, dukungan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa kehadiran pasukan Indonesia akan membawa dampak positif bagi stabilisasi kawasan dan memperkuat reputasi bangsa di mata dunia.
Dia pun menekankan agar seluruh persiapan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek logistik, aturan pelibatan, hingga perlindungan terhadap prajurit, sehingga misi ini dapat dijalankan dengan aman, terukur, dan sesuai mandat internasional.
Untuk itu, dia menegaskan Komisi I DPR RI akan memastikan bahwa setiap langkah pemerintah dan TNI dalam misi ini berjalan sesuai koridor hukum internasional serta tetap mengedepankan keselamatan pasukan.
"Pengiriman pasukan Indonesia bukan hanya menjadi simbol solidaritas, tetapi juga wujud nyata komitmen bangsa dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia," katanya.
Sementara itu anggota Komisi I DPR RI lainnya, Amelia Anggraini menilai bahwa Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai Deputy Commander atau Wakil Komandan dalam International Stabilization Force (ISF) untuk misi Gaza, Palestina, mencerminkan kepercayaan global terhadap profesionalisme TNI dan kredibilitas diplomasi Indonesia.
Dia mengatakan hal tersebut merupakan komitmen diplomasi dan kemanusiaan Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian internasional dan membantu pemulihan situasi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan di Gaza.
"Ini bukan hanya mandat militer, tetapi mandat kemanusiaan dan stabilisasi," kata Amelia di Jakarta, Jumat.
Selain itu, dia menilai kesiapan Indonesia untuk mengirim hingga 8.000 personel TNI menunjukkan tanggung jawab besar dan kontribusi nyata dalam rangka menciptakan stabilitas yang berkelanjutan, memberikan perlindungan terhadap warga sipil, serta mendukung program rekonstruksi pascakonflik.
Menurut dia, peran itu juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aktif dalam menjaga perdamaian dunia melalui kontribusi non-tempur, yang fokus pada aspek kemanusiaan, medis, dan keamanan.
Langkah itu, kata dia, tidak hanya sejalan dengan tradisi panjang Indonesia dalam partisipasi misi perdamaian internasional, tetapi juga merupakan bukti nyata solidaritas bangsa dalam membantu mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Palestina.
"Kami mendukung langkah pemerintah, sembari menekankan pentingnya pengawasan parlemen untuk memastikan misi berjalan sesuai mandat konstitusi dan kepentingan nasional," kata dia.
Sebelumnya, Indonesia menjadi satu dari lima negara anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) pertama yang akan mengirim personel ke Jalur Gaza, demikian diungkapkan pasukan stabilisasi untuk Gaza atau International Stabilization Force (ISF).
"Saya dengan gembira mengumumkan bahwa lima negara pertama yang akan mengirim personel untuk bertugas dalam ISF yaitu Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania,” ucap Panglima ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers dalam pertemuan perdana tingkat kepala negara Dewan Perdamaian di Washington DC, Kamis pagi waktu setempat.
Sebagaimana dipantau melalui siaran daring Gedung Putih di Jakarta, Kamis malam, Jeffers juga mengungkapkan bahwa Mesir dan Yordania adalah dua negara anggota Dewan Perdamaian yang bersedia memberikan pembinaan bagi pasukan kepolisian Gaza yang akan dibentuk.
Posting Komentar