Prajurit TNI yang tergabung dalam Pasukan Misi Perdamaian Dunia (PBB) saat bertugas di Lebanon. Rencananya TNI juga akan mengirim sebanyak 8.000 prajurit untuk misi perdamaian di Gaza (Foto: ist)
Jakarta, SBNNEWS.ID - Pengamat sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai jumlah 8.000 prajurit TNI yang dikirim untuk misi perdamaian di Gaza sudah ideal.
Jumlah tersebut terbilang ideal karena personel TNI harus menjalankan banyak tugas perdamaian, salah satunya membersihkan puing bangunan dampak peperangan dalam jumlah besar.
"Secara skala, angka ini proporsional mengingat mandat ISF yang sangat masif, yaitu mengawal demiliterisasi, mengamankan proses pembersihan 70 juta ton puing reruntuhan, hingga melindungi proyek rekonstruksi ratusan ribu rumah," kata Fahmi saat dikutip Antara di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Walau demikian, jumlah tersebut bisa saja meningkat untuk menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan.
Lebih lanjut, menurut Fahmi, pengiriman jumlah pasukan dengan jumlah sebanyak ini merupakan tantangan sendiri bagi TNI.
Pasalnya, ini merupakan salah satu operasi perdamaian dengan jumlah personel cukup besar yang pernah dijalankan TNI.
Para personel tersebut, dinilai Fahmi, harus mendapatkan dukungan fasilitas operasional dan logistik yang memadai selama operasi berlangsung.
Tidak hanya dukungan dari internal TNI saja, Khairul mengatakan kekuatan logistik juga berpengaruh kepada koalisi multinasional dalam menopang kebutuhan pasukan TNI di wilayah yang infrastrukturnya sudah hancur.
Namun demikian, Khairul meyakini koalisi negara yang berada di dalam BoP akan memberikan dukungan penuh kepada ISF dan juga TNI dalam menjalankan operasi perdamaian di Gaza.
Khairul juga menilai ditunjuknya perwira TNI menempati jabatan Wakil Komandan atau Deputy Commander International Stabilization Federation (ISF) merupakan sebuah garansi terciptanya keamanan bagi masyarakat di Gaza, Palestina.
"Bagi Palestina, kehadiran jenderal TNI di pucuk pimpinan ISF adalah sebuah 'garansi'," katanya.
Menurut Khairul, keberadaan perwira tinggi TNI pada posisi strategis ISF dapat menjadi penjamin agar setiap misi yang dilakukan selaras dengan tujuan utama BoP yakni menciptakan perdamaian di Gaza.
Selain itu, posisi strategis ini juga bisa menjadi alat untuk Pemerintah Indonesia dalam memastikan operasi yang dijalankan tidak merugikan ataupun merenggut hak-hak warga di sana.
"Indonesia dapat mencegah tindakan yang merugikan rakyat sipil, serta memastikan transisi kekuasaan benar-benar diserahkan kepada pemerintahan teknokratik sipil Gaza yang merdeka, bukan dikendalikan oleh kepentingan faksi politik tertentu atau negara asing," jelas Khairul Fahmi.
Selain itu, pemberian jabatan ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia melalui TNI memiliki posisi tawar yang tinggi di panggung internasional.
Status ini semakin memperkuat posisi Indonesia dalam menjalin hubungan bilateral ataupun kemiliteran dengan negara-negara lain.
"Menempati posisi Deputy Commander berarti Indonesia tidak sekadar menjadi 'pasukan lapangan' yang menerima perintah, melainkan duduk di pucuk hierarki strategis yang ikut merumuskan dan mengendalikan arah operasi ISF," katanya mengakhiri. (Basyirun Adhim/Ant)
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pasukan TNI akan dikirim ke Gaza, Palestina, dalam waktu 1-2 bulan ke depan.
Posting Komentar