Warning Bahaya Ada Negara dalam Negara dari Menhan Sjafrie, TNI langsung siagakan amankan Bandara IMIP

Menhan RI, Sjafrie Sjamsoeddin saat menemui para prajurit TNI di Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 823/Raja Wakaaka di Baubau, Sulawesi Tenggara. (Foto: Kemhan)

Jakarta, SBNNEWS.ID - Fasilitas udara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) tengah menjadi sorotan nasional. Bandara Ilegal Morowali diduga kuat telah beroperasi tanpa perangkat negara sejak beberapa tahun terakhir.

Dikutip Radar Tulungagug temuan ini menimbulkan kekhawatiran besar terhadap Kedaulatan Udara dan keamanan nasional. Arus keluar-masuk barang dan orang di sana tidak tercatat secara resmi oleh negara.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut kondisi ini sebagai Anomali Berbahaya yang harus segera ditangani. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada "negara dalam negara" di kawasan industri strategis manapun.

Fasilitas di kawasan IMIP dilaporkan tidak memiliki bea cukai dan imigrasi resmi. Layanan navigasi penerbangan (airnav) juga dilaporkan tidak tersedia di bandara tersebut.

Kondisi ini memungkinkan seluruh aktivitas penerbangan berlangsung di luar radar pengawasan negara. Peneliti bahkan mengategorikannya sebagai penyimpangan ekstrem dari standar regulasi penerbangan Indonesia.

Untuk itu TNI pun menyiapkan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) TNI Angkatan Udara untuk mengamankan Bandar Udara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan, penyiapan pasukan Korpasgat tersebut menindaklanjuti arahan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

“TNI bersikap aktif dan responsif terhadap arahan Menhan. TNI telah menyiapkan pasukan dari Korpasgat yang ditugaskan dalam pengamanan Bandara IMIP sebagai salah satu objek vital nasional,” kata Freddy dalam keterangan pers, Rabu (26/11/2025).

Freddy menyatakan, TNI selalu menindaklanjuti setiap arahan Menhan, terutama yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan negara.

Saat ini, TNI juga telah meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Polri, dan pemerintah daerah setempat untuk memastikan seluruh fasilitas udara di Indonesia berjalan sesuai ketentuan, termasuk aspek perizinan, pengawasan, dan keamanan.

“TNI siap mendukung langkah pemerintah dalam memastikan seluruh fasilitas strategis nasional berada dalam pengawasan negara,” ucap Kapuspen TNI.

Sementara itu, Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), Edna Caroline, mengungkap temuan mengejutkan ini.

Ia menilai persoalan ini bukan isu baru, tetapi bagian dari "kebocoran" yang sudah lama disorot di sektor tambang.

Edna menyoroti fakta bahwa bandara IMIP telah beroperasi sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019.

Selama periode yang cukup lama itu, tidak ada aparatur negara yang ditempatkan di lokasi tersebut.

ISDS menegaskan bahwa kawasan tersebut selama ini tidak dapat diakses secara penuh oleh aparat resmi. Ini membuat pergerakan pesawat, orang, maupun barang berlangsung secara tertutup dan tidak terekam. (Himawan Aji)

Berita Terkait