SBNNEWS.ID - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya profesionalisme dan netralitas seluruh aparatur negara untuk menjaga kedaulatan rakyat dalam setiap proses demokrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY saat memberikan pidato politik dalam rangka Peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat di Jakarta, Sabtu (5/9).
Dalam pidato yang berlangsung di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, AHY kembali mengingatkan esensi reformasi yang menjadi akar perjuangan partainya. Ia menekankan bahwa salah satu amanah paling krusial dari reformasi adalah memastikan TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) berdiri di atas semua golongan dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Menurutnya, seluruh aparatur negara adalah milik rakyat secara kolektif, sehingga netralitas menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.
Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tersebut juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kekuasaan agar sejarah kelam di masa lalu tidak terulang kembali. Ia menyatakan bahwa hukum harus berlaku adil dan korupsi wajib diberantas demi menjaga martabat bangsa.
AHY menegaskan bahwa sejarah berfungsi sebagai pelajaran berharga agar kedaulatan rakyat tetap dihormati sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi Indonesia.
Lebih lanjut, AHY menekankan bahwa setiap peserta pemilihan umum berhak mendapatkan perlakuan yang adil tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Penggunaan fasilitas negara pun harus difokuskan sepenuhnya bagi kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan elektoral pihak tertentu.
Ia berpendapat bahwa integritas pemilu sangat bergantung pada sejauh mana aparat negara mampu menjaga jarak dari kepentingan politik.
Sebagai penutup, AHY mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghormati suara rakyat sebagai penentu akhir dalam kontestasi politik.
Ia menegaskan bahwa siapapun yang memenangkan kepercayaan publik harus mengemban amanah dengan tanggung jawab, sementara pihak yang kalah harus memiliki kedewasaan politik untuk menghormati pilihan rakyat. Pesan ini menjadi refleksi mendalam bagi Partai Demokrat dalam mengawal demokrasi di usianya yang ke-25.
