SBNNEWS.ID - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti arahan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto, terkait peningkatan jumlah prajurit TNI dari kalangan suku Dayak.
Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat sektor pertahanan di wilayah Kalimantan, terutama dalam mendukung pengamanan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Jenderal Maruli menjelaskan bahwa TNI Angkatan Darat akan segera melakukan kajian mendalam mengenai mekanisme rekrutmen khusus atau jalur afirmasi bagi putra daerah di Kalimantan. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pemuda suku Dayak untuk mengabdi sebagai prajurit, terutama pada jenjang Bintara dan Tamtama.
Fokus rekrutmen ini akan diarahkan untuk mengisi pos-pos pertahanan di wilayah perbatasan dan area strategis lainnya di Kalimantan.
Dalam arahan sebelumnya, Prabowo Subianto menyoroti loyalitas serta kemampuan luar biasa masyarakat Dayak dalam menguasai medan geografis Kalimantan yang didominasi hutan tropis.
Menurut Prabowo, keterlibatan aktif warga lokal dalam struktur militer adalah kunci utama untuk menjaga kedaulatan negara di wilayah tersebut. Selain aspek pertahanan, inisiatif ini dipandang sebagai bentuk pemerataan kesempatan bagi masyarakat adat untuk berkontribusi secara formal dalam sistem pertahanan nasional.
TNI AD saat ini tengah memetakan kebutuhan personel di Kodam VI/Mulawarman dan Kodam XII/Tanjungpura guna menyesuaikan kuota tambahan tersebut.
Meskipun terdapat kebijakan khusus atau afirmasi bagi putra daerah, Jenderal Maruli menegaskan bahwa proses seleksi akan tetap mengedepankan standar kualitas fisik dan mental yang ketat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa prajurit yang direkrut memiliki kompetensi yang mumpuni dalam menjalankan tugas operasional.
Integrasi masyarakat Dayak ke dalam jajaran TNI diyakini akan memperkuat sinergi antara militer dan rakyat di Kalimantan.
Langkah ini merupakan implementasi dari sistem pertahanan rakyat semesta, di mana masyarakat lokal menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya di masa transisi pemindahan pusat pemerintahan ke wilayah Kalimantan Timur.
