SBNNEWS.ID - Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa bantuan Pemerintah Jepang dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia merupakan wujud nyata dari diplomasi pertahanan.
Pernyataan tersebut disampaikan Sjafrie dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta, Selasa (1/9/2026), guna menjelaskan skema kerja sama internasional dalam penanggulangan bencana nasional.
Dalam keterangannya, Sjafrie menjelaskan bahwa dukungan Jepang tersebut merupakan bagian dari kerangka Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR).
Kerja sama ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan militer, melainkan juga mencakup aspek kemanusiaan saat salah satu negara menghadapi situasi darurat.
Menhan menggarisbawahi adanya semangat 'sense of responsibility' atau tanggung jawab bersama antarnegara sahabat yang saling mendukung di masa sulit.
Sebagai bentuk dukungan operasional, Jepang mengerahkan tiga unit helikopter CH-47 Chinook untuk membantu pemadaman titik api di wilayah terdampak. Tim pendahulu dari Jepang dilaporkan telah tiba di Indonesia untuk melakukan koordinasi teknis dengan TNI dan satuan tugas (satgas) penanganan karhutla.
Helikopter-helikopter tersebut nantinya akan berbasis di Pangkalan Udara (Lanud) Supadio, Kalimantan Barat, dan operasinya berada sepenuhnya di bawah kendali taktis TNI.
Sjafrie menekankan bahwa meskipun bantuan luar negeri diterima, Indonesia tetap memiliki kapabilitas dan kemandirian dalam menangani bencana secara nasional. Namun, dukungan dari negara mitra dianggap penting sebagai elemen komplementer untuk mempercepat proses pemadaman di lapangan.
Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya memerintahkan penambahan anggaran mitigasi serta penguatan sumber daya untuk meminimalisir dampak bencana bagi masyarakat.
Menhan juga mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk pengusaha yang memiliki alutsista atau peralatan berat, untuk bersinergi dengan pemerintah.
Penanganan karhutla kini ditempatkan sebagai salah satu tugas dinamis Kementerian Pertahanan dan TNI guna melindungi kepentingan nasional serta keselamatan publik.
Strategi ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman non-tradisional sekaligus mempererat hubungan bilateral melalui aksi kemanusiaan yang terukur dan efektif.
