SBNNEWS.ID - Polisi Militer (PM) saat ini tengah melakukan pengejaran intensif terhadap seorang oknum prajurit TNI yang diduga kuat terlibat dalam praktik percaloan rekrutmen anggota baru.
Oknum berinisial Sertu LM, yang merupakan anggota organik Kodam XV/Pattimura, dilaporkan melarikan diri setelah diduga melakukan penipuan terhadap sejumlah calon siswa (casis) dengan menjanjikan kelulusan seleksi dengan imbalan uang hingga puluhan juta rupiah.
Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari masyarakat yang menjadi korban penipuan. Salah satu korban, seorang warga asal Saumlaki berinisial LR, mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp18,35 juta secara bertahap kepada Sertu LM.
Korban dijanjikan bahwa anaknya akan diterima sebagai prajurit TNI melalui jalur 'pelicin'. Namun, setelah proses seleksi berakhir, anak korban dinyatakan tidak lulus, sementara oknum tersebut menghilang dan tidak dapat dihubungi.
Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XV/Pattimura, Letkol Inf Adi Swastika, mengonfirmasi bahwa Sertu LM kini berstatus Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) selama lebih dari dua minggu.
Pihak satuan telah berkoordinasi dengan Pomdam untuk melakukan pencarian dan proses hukum. Menurut Adi, pimpinan TNI tidak akan mentoleransi tindakan prajurit yang mencederai integritas institusi, terutama dalam proses rekrutmen yang seharusnya berjalan secara objektif dan transparan.
Selain kasus Sertu LM, otoritas militer juga sedang mendalami kasus serupa yang melibatkan oknum lain berinisial Serka ATP. Dalam perkara tersebut, pelaku diduga menerima aliran dana hingga Rp30 juta dengan modus serupa.
Meskipun dalam beberapa kasus uang telah dikembalikan kepada korban, TNI menegaskan bahwa pengembalian kerugian materiil tidak akan menghapuskan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin militer yang telah dilakukan. Pelaku terancam sanksi berat, mulai dari hukuman penjara hingga pemecatan tidak dengan hormat (PTDH).
Mabes TNI secara konsisten mengingatkan masyarakat bahwa seluruh tahapan seleksi penerimaan prajurit, baik Tamtama, Bintara, maupun Perwira, dilaksanakan tanpa dipungut biaya sepeser pun atau gratis.
Digitalisasi sistem seleksi dan pengawasan ketat dari tim audit internal dilakukan untuk meminimalisir intervensi manusia dan praktik pungli. Masyarakat diimbau untuk hanya mempercayai informasi resmi melalui kanal pendaftaran TNI dan segera melaporkan ke kantor Polisi Militer terdekat jika menemukan oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.
Tindakan tegas ini merupakan bagian dari komitmen Panglima TNI dalam menjaga kualitas sumber daya manusia di lingkungan militer.
TNI menekankan bahwa prajurit yang masuk melalui jalur tidak sah hanya akan merusak profesionalisme organisasi di masa depan. Oleh karena itu, pengejaran terhadap oknum calo akan terus dilakukan hingga pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum militer.