SBNNEWS.ID - Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis laporan terbaru mengenai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja institusi negara pada Selasa (1/9/2026).
Dalam temuan tersebut, Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali mengukuhkan posisinya sebagai lembaga dengan tingkat kepercayaan tertinggi di mata masyarakat, sementara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berada di urutan paling buncit.
Direktur Riset Poltracking Indonesia mengungkapkan bahwa survei ini dilakukan sepanjang medio Agustus 2026 dengan melibatkan 1.200 responden di seluruh provinsi Indonesia. Menggunakan metode multistage random sampling, survei ini mencatatkan margin of error sebesar +/- 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Data menunjukkan bahwa TNI memperoleh angka kepuasan publik melampaui 80 persen, sebuah tren konsisten yang telah terjaga dalam beberapa tahun terakhir.
Tinggi-rendahnya angka kepercayaan ini dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap profesionalisme dan netralitas institusi. TNI dinilai berhasil mempertahankan citra positif melalui respons cepat dalam penanganan bencana alam dan stabilitas keamanan nasional.
Di posisi setelah TNI, lembaga Kepresidenan dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyusul dengan angka kepuasan yang juga stabil, mencerminkan apresiasi publik terhadap kinerja eksekutif dan penegakan hukum di lapangan.
Sebaliknya, DPR RI mencatatkan tingkat kepuasan publik yang cukup kontras dibandingkan lembaga lainnya. Meskipun terdapat upaya perbaikan dalam transparansi legislasi, publik masih memberikan penilaian rendah terhadap performa wakil rakyat, terutama terkait efektivitas pembahasan undang-undang dan pengawasan anggaran.
Posisi DPR yang berada di urutan terbawah ini sering kali bersaing dengan tingkat kepercayaan terhadap partai politik, yang juga cenderung stagnan di angka rendah.
Poltracking menekankan bahwa hasil survei ini merupakan potret objektivitas publik yang dapat menjadi indikator evaluasi bagi setiap institusi. Bagi lembaga dengan tingkat kepercayaan rendah seperti DPR, data ini menjadi peringatan untuk meningkatkan akuntabilitas dan komunikasi publik.
Sementara bagi TNI, tantangan ke depan adalah mempertahankan konsistensi di tengah dinamika politik nasional yang terus berkembang. Penilaian ini diharapkan mampu memicu reformasi internal pada lembaga-lembaga negara demi memperkuat legitimasi demokrasi di Indonesia.