5 Alasan China Memasukkan Natuna Di Zona Ekslusifnya

SBNNEWS.ID - Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di tengah Laut China Selatan menjadi sumber konflik kedaulatan Republik Indonesia. Isu tersebut muncul setelah awal pekan ini Presiden Joko Widodo mengkritik peta Republik Rakyat China yang memasukkan daerah kaya gas alam itu dalam wilayahnya.

Natuna terdiri dari tujuh pulau, dengan Ibu Kota di Ranai. Pada 1597, kepulauan Natuna sebetulnya masuk dalam wilayah Kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor di Malaysia.

Namun pada abad 19, Kesultanan Riau menjadi penguasa pulau yang berada di jalur strategis pelayaran internasional tersebut.

Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada republik yang berpusat di Jawa. Pada 18 Mei 1956, Indonesia resmi mendaftarkan kepulauan itu sebagai wilayahnya ke PBB.

Sempat ada kajian dari akademisi Malaysia, bahwa Natuna secara sah seharusnya milik Negeri Jiran. Namun, untuk menghindari konflik lebih panjang setelah era konfrontasi pada 1962-1966, maka Malaysia tidak menggugat status Natuna.

Lepas dari klaim sejarah tersebut, Indonesia sudah membangun pelbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 kilometer persegi ini. Etnis Melayu jadi penduduk mayoritas, mencapai 85 persen, disusul Jawa 6,34 persen, lalu Tionghoa 2,52 persen.

Jurnal the Diplomat pada 2 Oktober 2014 sudah meramalkan konflik terbuka antara China-Indonesia akan muncul cepat atau lambat.

Analis politik Victor Robert Lee mengatakan, Natuna pada awal abad 20 cukup banyak dihuni warga Tionghoa. Namun, seiring waktu, terutama setelah dikuasai resmi oleh Indonesia, warga Melayu dan Jawa jadi dominan.

Victor mengaku punya bukti, bahwa ada permintaan resmi warga keturunan Tionghoa di Natuna agar RRC menganeksasi pulau itu.

"Setelah konfrontasi Malaysia-Indonesia, disusul sentimen anti-Tionghoa di kawasan itu, jumlah warga keturunan China di Natuna turun dari kisaran 5.000-6.000 menjadi tinggal 1.000 orang," tulisnya.

Muncul selentingan, warga Tionghoa yang masih bertahan menghubungi Presiden China Deng Xiaoping pada dekade 80-an. "Ada permintaan kepada Deng agar China mendukung kemerdekaan wilayah Natuna yang dihuni mayoritas Tionghoa, atau paling tidak memasukkan kepulauan itu di wilayah administrasi China," kata Victor.

Negosiasi ini tidak bisa dibuktikan sampai sekarang. Yang jelas, China secara sepihak pada 2009 menggambar sembilan titik ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut China Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya.

Pemerintah Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memprotes lewat Komisi Landas Kontinen PBB.

Garis putus-putus yang diklaim pembaruan atas peta 1947 itu membuat Indonesia berang. Padahal RI sebenarnya berencana menjadi penengah negara-negara yang berkonflik akibat Laut China Selatan.

Usut punya usut, klaim yang bikin repot enam negara ini dipicu kebijakan pemerintahan Partai Kuomintang (kini berkuasa di Taiwan). Mazhab politik Kuomintang menafsirkan wilayah China mencapai 90 persen Laut China Selatan.

China sejauh ini telah bersengketa sengit dengan Vietnam dan Filipina akibat klaim mereka di Kepulauan Spratly. Lima tahun terakhir, PBB belum bersikap atas protes dari pemerintah Indonesia. China juga tidak pernah menyinggung isu itu, sehingga hubungan Beijing- Jakarta relatif adem ayem.

Tapi, sejak jauh-jauh hari TNI sudah menyadari potensi konflik melibatkan Natuna. Lebih dari 20 ribu personil TNI dikerahkan menjaga perairan dengan cadangan gas terbesar di Asia mulai 1996.

Setelah berkuasa, Presiden Jokowi hendak menegaskan sikap terhadap Natuna, lebih keras dari sikap SBY.

"Sembilan titik garis yang selama ini diklaim Tiongkok dan menandakan perbatasan maritimnya tidak memiliki dasar hukum internasional apapun," ujarnya saat diwawancarai Koran Yomiuri Shimbun.

Poros Jakarta-Beijing belum akan bergandengan erat sebelum konflik ini selesai.

Ini 5 Kekuatan TNI yang Siaga di Natuna Hadang China

Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan paling keras setelah menjabat, terkait sengketa wilayah Laut China Selatan awal pekan ini. Manuver geopolitik Republik Rakyat China berpotensi mencaplok sebagian wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

"Sembilan titik garis yang selama ini diklaim Tiongkok dan menandakan perbatasan maritimnya tidak memiliki dasar hukum internasional apapun," kata Jokowi saat diwawancarai Koran Yomiuri Shimbun.

Tentara Nasional Republik Indonesia bukannya tidak bersiap sejak jauh-jauh hari menghadapi potensi konflik apapun terkait China. Sejak 1996, ribuan personil TNI sudah disiagakan di Natuna, maupun di Kepualuan Anambas yang lokasinya tidak jauh dari daerah kaya minyak itu.

Jenderal Moeldoko tahun lalu juga mengaku akan lebih fokus menempatkan kekuatan tempur di Natuna. "Kita harus lihat perkembangan Laut China Selatan dengan waspada," ujarnya (3/3/2014).

Indonesia sejauh ini belum bersengketa langsung dengan RRC. Sebelum isu peta China dengan sembilan garis titik-titik menyinggung Natuna pada 2009, Vietnam dan Filipina lah yang sering perang urat saraf dengan Negeri Tirai Bambu.

China sengaja melakukan manuver agresif di Laut China Selatan. Negara komunis itu menempatkan tiga kapal perang di Atol Laut James Shoal, Malaysia. Salah satunya adalah Kapal Induk Liaoning, yang mampu mengangkut belasan jet tempur J-15 (varian Sukhoi Su-33).

"Bila terjadi sesuatu (di Laut China Selatan) akan merembes ke Indonesia," kata Moeldoko. Pergerakan TNI setahun terakhir di sekitar Natuna juga menjadi acuan analis politik di jurnal the Diplomat.

Apa saja persiapan Indonesia untuk menghadang semua kekuatan asing yang memasuki Natuna? Berikut rangkumannya merujuk dokumen yang dimilik the Diplomat :

1. Bangun Pangkalan Sukhoi Su-27

Sejak 2014, TNI sudah membangun pangkalan jet tempur di Natuna. Tujuannya, agar unit Sukhoi Su-27 bisa bersiaga di kepulauan kaya minyak itu.

Pangkalan khusus Sukhoi akan dibangun dekat Bandar Udara Ranai yang memiliki landasan pacu 2,5 kilometer. Rencana itu disampaikan Komandan Pangkalan Udara Ranai Letkol Andry Gandi.

"Bandara ini sudah bisa dioperasikan malam hari dan memiliki radar yang terintegrasi," ujarnya (27/3/2014) seperti dilansir Antara.

Shelter Sukhoi di Natuna sudah masuk APBN, melalui anggaran Kementerian Pertahanan. Perlu tambahan suplai listrik, serta area pendaratan yang lebih luas agar Sukhoi Su-27 bisa bersiaga di Natuna. Selain itu, Sukhoi Su-30 juga dirancang bisa mendarat di Ranai untuk operasi militer sewaktu-waktu.

Seri Sukhoi sejauh ini masih diparkir di Pangkalan Militer Makassar.

2. Siagakan 4 helikopter AH-64E Apache Guardian

Selain menyiapkan pangkalan untuk seri jet tempur Sukhoi, TNI pun menyiapkan kekuatan udara lainnya bila ada konflik melibatkan militer di Laut China Selatan.

TNI Angkatan Darat pada 2014 secara resmi menyiagakan empat unit helikopter serang AH-64E Apache buatan Amerika Serikat khusus melindungi Natuna.

Kadispen TNI AD yang saat itu dijabat Brigjen Andika Perkasa (kini Danpaspampres) menyatakan helikopter Apache cocok menjadi simbol kesiagaan (deterrent effect) terhadap sengketa Laut China Selatan.

"Kenapa ditaruh di Natuna? Lebih untuk deterrent effect," ujarnya (30/3/2014).

Apache seri AH-64E memiliki sensor elektro optik dan inframerah. Menurut situs army-technology, helikopter tempur ini dapat melakukan manuver serangan terhadap kapal kecil.

3. Tambah 1 batalion infantri dari Bukit Barisan

The Diplomat mencatat personil TNI menjaga ketat wilayah darat Natuna. Secara resmi TNI AD, mengakui menambah satu batalion infanteri untuk mengamankan pulau kaya kandungan gas tersebut.

Victor Robert Lee dari the Diplomat mengatakan penjagaan di Natuna sangat ketat. Setiap pengunjung yang tiba di Bandara Ranai diperiksa identitas dan keperluan lawatannya.

Selain di Ranai, kehadiran pasukan TNI disebar di pulau-pulau sekitar Bunguran. "Jadi tidak terfokus di Ranai atau Pulau Bunguran ini," kata Pangdam I Bukit Barisan Mayjen Lodewijk F. Paulus (18/6/2012).

Markas batalion tersebut di daerah Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur dengan nama Batalion Infanteri 135.

4. Patroli skuadron jet Pekanbaru

Karena rencana penempatan Sukhoi masih menunggu renovasi, kekuatan udara nyata di Natuna datang dari Skuadron 16 Pekanbaru, Riau.

Dari pangkalan tersebut, terdapat jet F-16 setara Block 52 dijadwalkan untuk melakukan patroli di sekitar wilayah Natuna dan Anambas.

Saat ini ada lima unit F-16 yang siaga di Pekanbaru. Penguatan kekuatan udara yang riil di Riau ini sudah dijalankan sejak 2013.

F-16 yang ditempatkan di Pekanbaru merupakan kerja sama pengadaan dengan Amerika Serikat. Sudah dilakukan upgrade untuk persenjataan tempurnya.

"Dua skuadron tempur F-16 dan Hawk 100 juga untuk mendukung kekuatan kita di Sumatera dan Selat Malaka," kata Mayor Filardi.

5. Puluhan kapal dari Armabar TNI AL

Di luar alutsista udara dan kekuatan darat, keberadaan TNI yang sesungguhnya di sekitar Natuna akan ditentukan oleh patroli kapal. Upaya ini sudah mulai diperlihatkan, setelah TNI menenggelamkan kapal asing sejak akhir 2014.

Total, ada 78 kapal asing yang ditangkap. Panglima Armada Barat, Laksamana Muda Widodo menyatakan pihaknya memiliki 48 kapal yang bisa digunakan untuk bertempur atau mengamankan wilayah.

Namun perlu ada pasokan BBM tambahan, karena yang tersedia saat ini baru mencukupi 27 persen kebutuhan operasional.

Salah satu kekuatan tempur laut di Armada Barat misalnya KRI Slamet Riyadi 352, jenis frigat yang bisa berfungsi sebagai perusak. Kapal patroli lain yang berusia muda misalnya KRI Kobra dan KRI Anakonda.(TSM/Merdeka/Tribuana)

Berita Terkait