 |
| Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) berkolaborasi bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk menggelar Dialog Kebangsaan Bersama Ormas Keagamaan, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Toleransi dan Moderasi Beragama. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Pengayoman, Kabupaten Temanggung, Kamis (7/8/2025) siang. (Foto-foto : Pusat Media Damai / PMD BNPT) |
Temanggung, SBNNEWS.ID - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI), Komjen Pol. Eddy Hartono S.I.K., M.H., menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPR RI dan juga peran masyarakat dalam upaya pencegahan intoleransi dan radikalisme.
Hal itu disampaikan Kepala BNPT dalam kegiatan “Dialog Kebangsaan Bersama Ormas Keagamaan, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat Dalam Rangka Meningkatkan Toleransi dan Moderasi Beragama” yang berlangsung di Pendopo Pengayoman, Kabupaten Temanggung, Kamis (7/8/2025) siang.
“Hari ini saya hadir karena kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara BNPT dan Komisi XIII DPR RI. Dalam prinsip pencegahan ekstremisme, kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi lintas sektor, baik antara pemerintah maupun masyarakat,” ujar Komjen Pol. Eddy Hartono.
Komjen Eddy menyebut dialog kebangsaan bukan sekadar kegiatan seremonial biasa. Menurutnya, berdasarkan riset Setara Institute tahun 2023, salah satu penyebab utama tumbuhnya intoleransi adalah minimnya ruang dialog dan diskusi antarwarga.
“Karena itu, forum seperti ini harus terus diperbanyak. Dialog dapat menjadi sarana untuk mengatasi hambatan informasi dan mencegah permasalahan sejak dini,” ujar alumni Akpol tahun 1990 ini.
“Toleransi itu mudah diucapkan, tapi dalam praktiknya membutuhkan pengorbanan—yaitu kemampuan untuk saling menghargai, memahami, dan menerima perbedaan,” kata mantan Kadensus 88/Anti Teror Polri ini.
Indonesia, lanjut Eddy, adalah negara yang diberkahi keragaman luar biasa—dengan lebih dari 17 ribu pulau dan enam agama yang diakui. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 telah secara tegas menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya.
“Prinsip toleransi adalah saling menghormati dan menghargai perbedaan. Banyak negara di dunia datang ke Indonesia untuk belajar, terutama tentang kehidupan sosial dan keberagaman,” tegas mantan Direktur Penegakkan Hukum BNPT ini.
Komjen Eddy menambahkan bahwa toleransi dan moderasi beragama adalah dua konsep yang tidak terpisahkan. Moderasi beragama, menurutnya, memiliki tiga pilar utama: komitmen kebangsaan, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap kearifan lokal.
“Komitmen kebangsaan diwujudkan melalui kesetiaan pada ideologi Pancasila. Ini termaktub dalam sila pertama—Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sila ketiga—Persatuan Indonesia. Founding fathers kita sangat visioner dalam merumuskan dasar negara,” ungkapnya.
Kepala BNPT ini juga mengingatkan bahwa intoleransi tumbuh dari tiga lingkungan utama yakni keluarga, pendidikan, dan juga media sosial.
“Pertama, keluarga. Ini adalah pranata sosial terkecil dan sangat menentukan pembentukan karakter anak. Nilai toleransi harus ditanamkan sejak dini dari rumah,” jelasnya.
Kedua, lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, BNPT terus berkoordinasi dengan Kemendikbud dan Kemenag untuk menyisipkan nilai-nilai toleransi dalam kurikulum sekolah dan pesantren. Bahkan, sejumlah eks anggota kelompok radikal yang telah kembali ke pangkuan NKRI kini aktif membina pesantren dengan pendekatan moderat.
“Ketiga, media sosial. Di sinilah tantangan besar kita. Gen Z tumbuh dan berkembang di ruang digital. Maka dari itu, BNPT membentuk Duta Damai Dunia Maya di setiap provinsi. Mereka inilah yang aktif menyebarkan pesan-pesan damai di platform digital,” ungkap Komjen Eddy.
Ia menambahkan bahwa pihaknya bersama lembaga terkait memantau ruang digital setiap saat untuk mendeteksi potensi penyebaran paham radikal.
Mengakhiri sambutannya, Kepala BNPT menyampaikan apresiasi kepada KAnggota Komisi XIII DPR RI Vita Ervina, S.E., MBA, Wakil Bupati Temanggung drg. Nadia Muna, Forkopimda Kabupaten Temanggung, unsur agama, tokoh pemuda, dan beberapa mitra deradikalisasi serta yang hadir dalam kegiatan tersebut.
“Terima kasih atas partisipasi dan dedikasi semua pihak. Mari kita jaga Temanggung, kita jaga Indonesia, agar tetap aman, damai, dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Semoga Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo bisa menjadi negara yang kuat, makmur, dan bermartabat,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI Vita Ervina mendukung penuh gelaran gelaran dialog kebangsaan ini. Menurutnya, kegiatan BNPT menyelenggarakan program-program pencegahan radikalisme dan terorisme yang terintegrasi dengan kementerian/lembaga terkait lainnya. Komisi XIII DPR RI mendukung dan mengawasi pelaksanaan program tersebut agar berjalan efektif, termasuk penguatan deteksi dini, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.
“BNPT dan Komisi XIII bersama berbagai elemen masyarakat dan tokoh agama secara kolektif menyelenggarakan dialog kebangsaan untuk memperkuat persaudaraan dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman terorisme. Program ini juga termasuk edukasi dan penyuluhan di masyarakat mengenai bahaya radikal terorisme, yang merupakan bagian dari strategi pencegahan yang menyentuh akar masalah,” papar politikus Partai PDI Perjuangan ini.
Ia mengungkapkan kemajemukan di Kabupaten Temanggung sangat luar biasa sehingga upaya-upaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam rangka mencegah radikalisme dan terorisme perlu terus digalakkan.
“Dengan kegiatan dialog kebangsaan ini masyarakat bisa saling mengenal dan berjejaraing, harapannya tidak hanya seremonial, tapi bagaimana setelah kegiatan ini masyarakat bisa berjejaring untuk menghasilkan gagasan dalam menciptakan perdamaian. Di Temanggung toleransi, kerukunan, dan moderasi beragama sangat bagus sehingga harus terus dipupuk,” ungkapnya.
Gambaran itu, terang Vita, berada di Desa Getas Kecamatan Kaloran yang memiliki 33 tempat ibadah untuk tiga agama—Islam, Kristen, dan Buddha—menunjukkan keberagaman yang tinggi dalam satu wilayah kecil. Ini adalah bukti adanya kebebasan beragama sekaligus penghargaan terhadap hak setiap komunitas untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.
Kemudian juga ada tradisi lintas agama bersama seperti pawai ta'aruf, ritual adat, dan gotong royong menjadi sarana efektif untuk mempererat hubungan sosial antar warga yang berbeda agama.
“Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memperkuat jejaring dan sinerigtas antara tokoh agama, masyarakat, pemuda, agar jadi tameng infiltrasi paham-paham kekreasan,” tegasnya.
Sementara itu Wakil Bupati Temanggung, drg. Nadia Muna, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung sepenuhnya mendukung program Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam upaya pencegahan terorisme dan radikalisme. Menurutnya, kolaborasi ini penting untuk menciptakan suasana yang kondusif, aman, dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kami mendukung penuh program BNPT karena ini memberikan atmosfer positif dalam menciptakan kondusivitas yang baik di daerah. Kami ingin Temanggung menjadi wilayah yang aman, inklusif, dan sejahtera bagi semua,” tegasnya.
Wakil Bupati juga menekankan bahwa rasa aman bukan sekadar kondisi fisik, tetapi juga mencakup perlindungan masyarakat dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar.
“Kami ingin masyarakat benar-benar terlindungi dari segala bentuk terorisme dan gangguan, baik yang bersifat internal maupun eksternal,” ujarnya.
Pada Dialog Kebangsaan juga dihadirkan narasumber lainnya yaitu mantan petinggi JI Tatag Lusiantoro, Direktur Pencegahan BNPT Prof. Dr. Irfan Idris, M.A., Perwakilan Tokoh Agama Islam KH Muhammad Furqon, Tokoh Agama Katolik MR Surip Irianto, dan Tokoh Agama Buddha Dr. Suranto, S.Ag., M.A.
Acara tersebut dihadiri tidak kurang sebanyak 280 orang peserta yang terdiri dari Forkopimda Kabupaten Temanggung, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan lain yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung
Turut hadir mendampingi Kepala BNPT dalam acara tersebut yakni itu Deputi bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Sudaryanto, Direktur Deradikalisasi BNPT, Brigjen Pol. Iwan Ristyanto, S.I.K, Kasubdit Kontra Propaganda Kolonel Cpl Hendro Wicaksono dan Kasubdit Bina Masyarakat BNPT, Kombes Pol. Dani Sudrajat, S. Sos. (Adri Irianto)
Posting Komentar