Jakarta, SBNNEWS.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan tidak akan ada perombakan terkait arah kebijakan fiskal setelah dirinya resmi menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Suahasil memastikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan fokus menjaga konsistensi serta melanjutkan seluruh program kerja yang sudah dirancang sebelumnya.
Hal tersebut disampaikan Suahasil saat menjawab pertanyaan awak media mengenai keberlanjutan arah kebijakan perpajakan, bea cukai, hingga penanganan peredaran rokok ilegal pascapelantikan usai dirinya dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Usai dilantik, Suahasil mengaku mendapatkan arahan khusus dari Prabowo untuk menjaga kesehatan keuangan negara.
"Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya, menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut," ujar Suahasil usai dilantik
Suahasil menilai penunjukannya sebagai Menkeu bukan perubahan besar-besaran. Sebab, selama ini dirinya mendampingi Purbaya sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Suahasil menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di bawah kepemimpinannya akan fokus melanjutkan seluruh tugas, fungsi, serta program kerja prioritas yang telah berjalan, ketimbang melakukan perubahan kebijakan secara mendasar.
"Kita bukan masalah berubah-berubah. Ini melanjutkan kegiatan, melanjutkan aktivitas, melanjutkan semua tugas fungsi dari Kementerian Keuangan, yaitu untuk menjaga APBN, menumbuhkan ekonomi, menstabilkan ekonomi," sambungnya.
"Ini bagi Kementerian Keuangan, ini adalah melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan. Kita bukan masalah berubah-berubah. Ini melanjutkan kegiatan, melanjutkan aktivitas, melanjutkan semua tugas fungsi dari Kementerian Keuangan, yaitu untuk menjaga APBN, menumbuhkan ekonomi, menstabilkan ekonomi," ujar Suahasil
Mantan Wakil Menteri Keuangan tersebut menjelaskan amanat utama yang diterimanya dari Presiden Prabowo Subianto adalah menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Suahasil mengatakan ke depannya APBN diharapkan dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat, mulai dari menopang konsumsi, investasi, belanja negara, hingga memacu kegiatan ekspor.
Selain itu, ia juga menekankan instrumen fiskal negara harus tetap adaptif dan optimal dalam menopang perekonomian dari berbagai lini sektor.
"Dapat tugasnya adalah menjaga keuangan negara, memastikan keuangan negara kita akan terus menjadi APBN yang menumbuhkan, APBN yang menstabilkan ekonomi kita, bermanfaat paling maksimal untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan, baik melalui konsumsi masyarakat, melalui investasi, melalui pengeluaran pemerintah, dan lebih-lebih lagi melalui kegiatan ekspor," tuturnya.
Menanggapi pertanyaan spesifik terkait penindakan barang kena cukai dan rokok ilegal yang marak beredar, Suahasil menekankan komitmen Kemenkeu, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), untuk terus menggempur berbagai praktik ilegal di lapangan.
"Soal rokok ilegal, saya yakin Pak Djaka ada ya, tadi Pak Djaka ada pakai baju putih. Pak Djaka gempur terus, sepakat, ya kan? Pak Djaka telah bekerja dengan teman-teman, teman-teman Direktorat, Jenderal Bea Cukai, sepemantauan saya, penangkapan kegiatan-kegiatan ilegalnya itu menjadi lebih kuat, dan akan kita lanjutkan terus. Yang ilegal itu bukan hanya rokok, tapi berbagai macam hal yang lain yang harusnya kita tangani," ujarnya.
Selain itu, Suahasil merespons penantian publik dan media terkait publikasi data kinerja fiskal bulanan (APBN KiTa) yang sempat tertunda.
Ia berjanji akan merilis laporan data APBN periode Juli dan Agustus secara sekaligus (dirapel) dengan cakupan data yang lengkap.
"Saya rasa untuk sore ini, kita cukupkan dulu, kami akan segera melihat, karena kan pasti teman-teman media udah nungguin APBN akhir Agustus ya? Ya nanti Juli sama Agustus, udah kita rapel. Kita rapel pake data yang lengkap," kata Suahasil.
Adapun mengenai agenda serah terima jabatan (sertijab) dari pejabat terdahulu, Suahasil mengarahkan agar teknis pelaksanaan dikonfirmasikan kepada Sekretaris Jenderal Kemenkeu.
"Nanti kita atur. Tanya Pak Sekjen, pasti disampaikan ke teman-teman media semua," ujarnya. (Indarti)
