Dalam program "Presiden Prabowo Menjawab" pada Kamis (17/9/2026), ia menyoroti luasnya geografis Indonesia yang memerlukan kehadiran unsur pertahanan yang lebih solid di tingkat daerah.
Prabowo mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya wilayah yang belum memiliki kehadiran militer memadai. Dari total 514 kabupaten di Indonesia yang memiliki karakteristik wilayah sangat luas, masih terdapat lebih dari 360 kabupaten yang belum memiliki satuan batalion TNI.
Menurut Presiden, celah keamanan ini berdampak langsung pada lemahnya pengawasan terhadap kekayaan alam nasional yang kerap dieksploitasi secara ilegal oleh pihak tidak bertanggung jawab.
"Padahal di situ ada kekayaan kita. Karena itulah, selama sekian puluh tahun, terjadilah illegal logging, illegal mining, hingga kebun-kebun liar," ujar Prabowo.
Ia mencontohkan keberadaan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan lindung yang dapat beroperasi selama bertahun-tahun tanpa penindakan tegas akibat keterbatasan personel dan pengawasan aparat di lapangan.
Di sisi lain, Presiden menyoroti alokasi anggaran pertahanan Indonesia yang saat ini masih berada di bawah 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan alokasi tersebut, rasionya tetap dianggap sebagai salah satu yang terkecil di kawasan ASEAN.
Sebagai perbandingan, Prabowo menyebut Singapura secara konsisten mengalokasikan anggaran pertahanan di atas 3 persen dari PDB mereka, sementara belanja pertahanan Indonesia selama beberapa dekade sebelumnya hanya tertahan di kisaran 0,9 persen PDB.
Melalui penguatan ini, Prabowo menargetkan pembangunan sistem pertahanan dan keamanan (hankam) yang lebih inklusif dan merata di seluruh pelosok negeri.
Langkah ini dipandang krusial untuk membangun sistem hankam yang kuat demi mengamankan aset strategis negara serta menjaga stabilitas nasional dari berbagai ancaman di masa depan.
