SBNNEWS.ID - Melalui rapat Paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulungagung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah, Sabtu (19/11/2022).
Ketua DPRD Tulungagung Marsono, S.Sos selaku pimpinan rapat menyetujui pengajuan tersebut setelah mendengarkan laporan dari tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Andri Santoso, AMD, Kep.
Dalam laporannya tersebut, Andri Santoso mengungkapkan bahwa tim Banggar memberikan rekomendasinya setelah melakukan sinkronisasi dengan tim anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) terkait pengajuan APBD Tahun 2023 oleh Pemerintah Daerah (Pemda).
Disampaikan oleh Andri Santoso bahwa Anggaran Pendapatan Pemda Tulungagung sebesar Rp. 2.575.438.726.127, anggaran belanja sebesar Rp.2.735.438.726.127, surplus/defisit Rp.160.000.000.000.
Sementara itu dari sisi penerimaan pembiayaan sebesar 180.000.000.000 dikurangi pengeluaran Pembiayaan Rp.20.000.000.000, pembiayaan bersih Rp.160.000.000.000 sehingga sisa tahun anggaran 2023 (Silpa) Rp.0.
Namun demikian tim Banggar minta kepada Pemda agar pada RAPBD Tahun 2023 gaji guru tidak tetap (GTT), Pegawai tidak tetap (PTT), Guru SD dan SMP sudah dianggarkan.
Tidak hanya membahas tentang anggaran, dalam rapat paripurna itu DPRD juga menyinggung terkait penanganan bencana yang ada diwilayah Tulungagung.
Salah satu yang disinggungnya adalah tentang penanganan kerusakan infrastruktur disekitar pesisir pantai dimana hingga saat ini masih belum ada perhatian serius dari Pemda.
Menanggapi hal itu, Bupati Tulungagung Drs Maryoto Birowo, MM mengatakan jika Pemda sudah mengajukan bantuan khusus ke Gubernur dengan skala prioritas mengingat Kab. Tulungagung masuk dalam daerah rawan bencana.
"Terkait dengan hal itu sudah kami ajukan ke pemerintah pusat dan mudah-mudahan segera terealisasi" ujar Bupati dalam laporannya.
Untuk penyusunan RAPBD Tahun 2023, Pemda telah melakukan sinkronisasi dengan lima prioritas pembangunan Indonesia maju serta disesuaikan dengan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plapon anggaran sementara. Dimana penguatan ekonomi rakyat, percepatan penurunan kemiskinan melalui jaminan sosial menjadi bagian penting dalam pembangunan Tahun 2023, tanpa mengesampingkan peningkatan akses kwalitas pelayanan dasar Pariwisata, infestasi dan reformasi tata kelola Pemerintahan. (SB)
Posting Komentar