Ilustrasi suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beberapa waktu lalu di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto : dtk)
Jakarta, SBNNEWS.ID - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan gangguan distribusi BBM di sejumlah SPBU swasta belakangan ini lebih dipicu faktor internal perusahaan dalam memproyeksikan permintaan dan mengelola rantai pasok, bukan akibat kelangkaan pasokan nasional.
“Permintaan di lapangan sifatnya sangat dinamis. Kalau ada SPBU swasta yang stoknya habis lebih cepat, itu biasanya karena perencanaan internal mereka kurang akurat, apalagi kuota-nya sudah ditambah 110 persen dibanding 2024,” ujar Nurdin di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Menurut dia, pemerintah telah menetapkan strategi agar pasokan energi tetap terjaga melalui skema impor satu pintu dengan evaluasi berkala.
Kebijakan ini bertujuan menyeimbangkan kebutuhan domestik dengan kondisi makroekonomi sekaligus menjaga stabilitas harga BBM di tengah fluktuasi harga minyak dunia.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, kebutuhan BBM nasional rata-rata mencapai 1,5 juta barel setara minyak per hari, sedangkan kapasitas produksi kilang dalam negeri baru sekitar 850 ribu barel. Defisit sekitar 650 ribu barel per hari masih dipenuhi dari impor.
Kementerian ESDM mencatat impor BBM sepanjang 2024 mencapai 165 juta barel. Dengan mekanisme fleksibel dan evaluasi tiap tiga bulan, kuota impor diatur presisi agar tidak menekan devisa maupun neraca transaksi berjalan.
Di sisi lain, pemerintah bersama Pertamina dan BPH Migas juga memperketat distribusi BBM bersubsidi melalui sistem MyPertamina yang kini mencatat lebih dari 9,8 juta kendaraan terdaftar. Sistem ini diharapkan mampu menekan kebocoran subsidi dan memastikan distribusi lebih tepat sasaran.
Nurdin menegaskan, kondisi pasokan nasional saat ini tetap aman, sehingga gangguan di beberapa SPBU swasta jangan dipelintir menjadi isu kelangkaan BBM.
Ia juga memastikan DPR bersama pemerintah akan terus mengawal kebijakan energi agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dan perekonomian nasional terlindungi.
“Gangguan distribusi jangan dibesar-besarkan seolah pasokan nasional bermasalah. Faktanya stok nasional aman, kuota impor terkendali, dan DPR akan terus mengawal agar energi rakyat tetap terjamin,” ujarnya menegaskan.
Sementara itu Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menegaskan bahwa langkah Pertamina dalam menjaga ketahanan stok BBM nasional sejalan dengan kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Ia menilai sinergi antara Pertamina dan ESDM tersebut dinilai tepat dalam memastikan ketersediaan BBM, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat kedaulatan energi nasional.
“Pertamina sudah melaporkan bahwa rata-rata stok BBM nasional saat ini mampu bertahan hingga 22 hari. Ini jauh lebih aman dibandingkan tahun 2023 yang hanya 17 hari. Angka ini menunjukkan bahwa pasokan BBM makin terkendali pasca-reformasi kebijakan impor,” kata Firnando dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Firnando menambahkan, capaian Pertamina itu tidak terlepas dari kebijakan impor BBM satu pintu dengan evaluasi per tiga bulan yang digagas Kementerian ESDM.
Skema baru ini membuat tata kelola impor lebih efisien sekaligus menutup peluang penyalahgunaan izin impor yang sebelumnya sering dilakukan oleh sejumlah SPBU swasta.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), impor BBM Indonesia sepanjang Januari–Juli 2025 turun 6,8 persen dibanding periode yang sama tahun 2024, sementara konsumsi energi domestik naik 5,2 persen.
Hal tersebut membuktikan bahwa kebijakan ESDM tidak menimbulkan kelangkaan, justru membuat impor lebih efisien tanpa mengganggu kebutuhan masyarakat.
“Kebijakan Pak Bahlil ini bukan hanya menjaga stok harian, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang. Dengan impor yang lebih terkontrol, pemerintah bisa mempercepat pembangunan kilang, memperluas program B35 (biodiesel 35 persen), dan mengurangi ketergantungan pada impor,” ujar Firnando.
Firnando menegaskan, kelangkaan yang sempat terjadi pada awal 2025 lebih disebabkan oleh transisi sistem izin impor lama ke sistem baru, bukan karena kebijakan ESDM. Setelah skema baru berjalan, kondisi pasokan dan distribusi BBM justru semakin membaik.
“Jangan sampai isu kelangkaan BBM dipelintir jadi bahan politik sesaat. Faktanya, pasokan lebih terjamin, harga stabil, dan tata kelola impor makin transparan. Golkar sepenuhnya mendukung langkah Pertamina dan Kementerian ESDM di bawah Pak Bahlil, karena jelas-jelas berada di jalur yang benar,” tuturnya.
Dengan sinergi antara Pertamina dan ESDM, Firnando optimistis kebijakan impor BBM satu pintu akan menjadi fondasi penting bagi ketahanan energi nasional, sekaligus memperkuat kemandirian energi Indonesia di masa depan.
Ia juga mengajak semua pihak untuk tidak memperkeruh suasana dengan polemik yang tidak berdasar, melainkan bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah agar persoalan energi bisa diatasi secara berkelanjutan demi kepentingan rakyat. (Sofyan Ahmad)
Posting Komentar